Tahanan Rutan Kudus Ikuti Penyuluhan Hukum, 60 LBH Jateng Siap Bantu

Kudus - Diikuti 25 orang tahanan Rutan Kelas IIB Kudus penyuluhan hukum dari Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Jawa Tengah digelar secara virtual, Rabu (14/12).

Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara & Keamanan, Jefri Purnama membuka secara resmi Penyuluhan hukum ini.

Baca juga: Rutan Dan Polres Kudus Kembali Bahas Kerjasama

Dalam sambutannya Jefri Purnama menyampaikan bahwa tidak sedikit dari tahanan kita yang belum mengerti tentang apa itu bantuan hukum.

" Banyak yang perlu kita ketahui, tahanan kita beberapa belum mengerti apa itu bantuan hukum, " ucapnya.

Baca juga: Yasonna Promosi dan Mutasi 120 Pimti Pratama di Kemenkumham

Kegiatan ini dilaksanakan guna mengedukasi tahanan tentang bantuan hukum dan memfasilitasi Lapas/Rutan untuk menyampaikan kendala dalam pemberian layanan bantuan hukum di UPT masing-masing.

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara gratis kepada penerima bantuan hukum yang dalam hal ini tahanan yang tidak mampu.

Baca juga: Mengenang Jasa Para Pahlawan, Rutan Kudus Melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

"Semoga dengan diadakannya kegiatan ini, dapat membantu para tahanan di Lapas/Rutan/LPKA pada jajaran Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah ini dapat semakin teredukasi untuk dapat menyelesaikan perkaranya dengan memanfaatkan bantuan hukum dari LBH yang ada di daerah masing-masing", lanjutnya.

Dilanjutkan dengan pemberian materi terkait Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dari Direktur Organisasi Bantuan Hukum LPP Sekar Jepara, Ana Khomsanah Damari, yang menekankan untuk memberikan layanan bantuan hukum gratis.

Baca juga: Tanggapan Cepat Kepala Rutan Kudus, Plafon Rusak Di Area Lingkungan Rutan

"Pihak Lapas/Rutan dapat memaksimalkan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi di sekitar wilayah masing-masing untuk mendapatkan layanan bantuan hukum gratis bagi Tahanan yang tidak mampu", pintanya. 

Ana sebagai narasumber menjelaskan tentang apa itu bantuan hukum, tata cara permohonan bantuan hukum, syarat-syarat dan ketentuan untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis.

Baca juga: Berikan Arahan dan Penguatan, Ka. KPR pertegas Mitigasi Resiko Pengamanan

Deni Kristiawan, selaku pemateri terakhir membahas terkait Undang-Undang No. 1 tentang KUHP serta menyatakan bahwa terdapat 60 LBH di Jawa Tengah yang terverifikasi dapat membantu Tahanan yang sedang berhadapan dengan hukum.