Rutan Kudus Ikuti Sosialisasi Survei Penilaian Integritas Secara Virtual

Kudus – Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Kudus mengikuti secara virtual Sosialisasi dan Glorifikasi Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, Rabu (25/09). 

Dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi serta bebas dan bersih KKN, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) terhadap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/PD). Periode pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 berlangsung pada tanggal 29 Juli s.d. 31 Oktober 2024

Baca juga: Rutan Kudus Andil Dalam Glorifikasi Penilaian Integritas

Sekretaris Inspektorat Jenderal Ika Yusanti dalam paparannya beliau menyampaikan Survei Penilaian Integritas (SPI) dilakukan untuk meningkatkan Capaian Indeks RB Kemenkumham, pada tahun 2023 Capaian Indkes RB Kemenkumham bernilai 83.63.

SPI memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukanKementerian/Lembaga/PemerintahDaerah (KLPD), serta mengidentifikasi area prioritas perbaikan yang rentan terhadap korupsi, sebagai dasar perbaikan program pencegahan korupsi.

Baca juga: Optimalisasi Manajemen dan Akreditasi Jurnal Ilmiah di Indonesia: Tantangan dan Solusi

Ika menjelaskan, penelitian dilakukan selama empat bulan terhitung Juli hingga Oktober 2024.

"Seluruh Unit/Satuan Kerja untuk menjaga Integritas dalam setiap pelaksanaan tugas dan memberikan Pelayanan Publik yang prima, melakukan sosialisasi dan glorifikasi informasi kepada responden internal, eksternal dan eksper untuk berpartisipasi mengisi SPI apabila mendapat blast WA/email, " kata Ika. 

Baca juga: Sejarah Penyebaran Islam Pertama kali di Pulau Samosir Sumatera Utara

Ika juga memerintahkan kepada seluruh pimpinan dan pejabat di Unit/Satuan Kerja untuk tidak mengarahkan atau mengkondisikan dalam pengisian survey, serta berkoordinasi secara intensif dengan KPK selaku Penyelenggara Survei Penilaian Integritas.